☰Daftar Isi Regulasi23 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 21 Tahun 2025

Tentang

Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum

Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 23

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

21Nomor

2025Tahun Terbit

23Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 8 dari 23

35%

TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Permohonan Pemblokiran Akses terhadap Perseroan
perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dapat diajukan oleh:
a. pemilik;
b. pihak yang pernah tercatat sebagai pemilik, jika
terdapat sengketa terkait peralihan kepemilikan
Perseroan perorangan; atau
c. instansi pemerintah yang berwenang.
(2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses
terhadap Perseroan perorangan, pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
mengunggah surat permohonan yang ditujukan
kepada Menteri dan dokumen:
a. surat gugatan yang telah didaftarkan dan
mendapatkan nomor register dari kepaniteraan
- 6 -
pengadilan dalam perkara perdata tentang
sengketa terkait kepemilikan atau sengketa tata
usaha negara; dan/atau
b. pendaftaran penyelesaian sengketa di luar
pengadilan ,
yang berkaitan dengan pencatatan data badan hukum
Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Badan HukumDisebut dalam Pasal 8

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

PersDisebut dalam Pasal 8

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

GugatanDisebut dalam Pasal 8

tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui…

IkanDisebut dalam Pasal 8

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

PaniteraDisebut dalam Pasal 8

pejabat kepaniteraan pengadilan yang menjalankan fungsi administrasi perkara dan tugas yustisial tertentu sesuai peraturan peradilan dan hukum acara.…

PemilikDisebut dalam Pasal 8

Pemilik adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PemohonDisebut dalam Pasal 8

Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PengadilanDisebut dalam Pasal 8

Pengadilan adalah badan atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi mengadili dalam lingkungan peradilan yang ditentukan undang-undang. Uraian ini…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPemblokiran Harta Kekayaan TPPUPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN LH/BPLH Nomor 21 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 109Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanYurisprudensi 5/Yur/Pid/2018 — Penipuan dengan Cek atau Bilyet Giro KosongPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata? Ini Penjelasan dan ContohnyaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium