PERMENPERIN Nomor 35 Tahun 2025

(1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan
penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai
BMP oleh LVI meliputi:
a. Perusahaan Industri;
b. Perusahaan Jasa Industri;
c. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang
dan Jasa; atau
d. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan
Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.
(2) Untuk dapat mengajukan permohonan penghitungan dan
verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI, Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Jasa Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;
2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan; dan
- 12 -
3. telah menyampaikan data Industri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang mengatur mengenai tata cara
penyampaian data Industri, data kawasan
Industri, dan informasi lain melalui SIINas;
b. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan
Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c:
1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; dan
2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan; dan
c. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama
dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;
2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan; dan
3. bekerja sama dengan Perusahaan Industri dalam
negeri yang telah menyampaikan data Industri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang mengatur mengenai tata cara
penyampaian data Industri, data kawasan
Industri, dan informasi lain melalui SIINas.
(3) Kewajiban penyampaian data Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf c angka
3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum
memasuki periode penyampaian data Industri.
Pasal 2 8
(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penghitungan
dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada LVI
secara elektronik melalui SIINas.
(2) Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN
dan/atau nilai BMP dilakukan dengan:
a. melakukan pemilihan penghitungan dan verifikasi
nilai TKDN atau nilai BMP;
b. melakukan pemilihan pelaksanaan proses produksi;
c. melakukan pemilihan Perusahaan Industri dalam hal
proses produksi dikerjasamakan dengan Perusahaan
Industri lain.
d. melakukan pemilihan LVI; dan
e. mengunggah dokumen berupa:
1. surat pernyataan bermeterai mengenai
kebenaran data dan dokumen;
2. surat komitmen kesiapan untuk dilakukan
penghitungan dan verifikasi nilai TKDN
dan/atau nilai BMP yang dicetak melalui SIINas;
3. dokumen hasil penghitungan sendiri nilai TKDN
dan/atau nilai BMP;
- 13 -
4. d okumen perjanjian kerja sama produksi antara
Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri
dalam hal permohonan penghitungan dan
verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP
disampaikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan
kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk
mem produksi Barang; dan
5. dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan
antara Pelaku Usaha dengan pemilik proyek
dalam hal permohonan penghitungan dan
verifikasi nilai TKDN Jasa Industri atau nilai
TKDN gabungan Barang dan Jasa.
Pasal 2 9
(1) Berdasarkan permohonan penghitungan dan verifikasi
nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, LVI melakukan pemeriksaan kelengkapan
dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan oleh
Pelaku Usaha.
(2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
tanggal pengajuan diterima.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN
dan/atau nilai BMP dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk
dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling la ma 5
(lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan
dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak
secara otomatis.