MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENTAN

PERMENTAN Nomor 21 Tahun 2025

Tentang

Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian

Sedang dibacaPasal 1APasal 2 dari 3
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
21Nomor
2025Tahun Terbit
3Total Pasal
—Total Dibaca
STRUKTUR PASAL1 numerik + 2 sisipan = 3 total
Lihat Pasal sisipan
Pasal 1APasal 1B
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 3
67%
TEKS RESMI

Pasal 1A

Pasal Sisipan

(1) Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan
informasi pada kemasan yang tidak sesuai dengan
kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap pelaku usaha bidang pertanian yang
mengedarkan beras tidak sesua i dengan informasi
pada kemasan dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 3 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
InformasiDisebut dalam Pasal 1A

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 IzinDisebut dalam Pasal 1A

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 1A

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 1A

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PerizinanDisebut dalam Pasal 1A

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 1A

Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 1A

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045