PORTAL REGULASIPERMENTAN
PERMENTAN Nomor 26 Tahun 2025
Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 27
☰Daftar Isi Regulasi27 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
26Nomor
2025Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 27
19%
TEKS RESMI
Pasal 5
(1) Kebutuhan I ndikatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri.
(2) Dalam hal terdapat Kebutuhan I ndikatif lain yang belum
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dapat
mengacu pada komponen usaha komoditas yang
dibutuhkan untuk U saha T ani dengan menyesuaikan
harga setempat.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
BankDisebut dalam Pasal 5
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…
DirekturDisebut dalam Pasal 5Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 5Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PerbankanDisebut dalam Pasal 5Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045