PMK Nomor 3 Tahun 2026

(1) Kementerian negara/lembaga menggunakan SBK umum
dan SBK khusus dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
(2) Penggunaan SBK umum dan SBK khusus bersifat batas
tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
(3) Dalam hal terdapat kebutuhan kementerian
negara/ lembaga untuk melampaui besaran biaya SBK
umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), kementerian negara/lembaga mengajukan
permintaan pelampauan besaran biaya SBK umum dan
SBK khusus kepada Menteri Keuangan .
(4) Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan dalam
bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk
menindaklanjuti permintaan pelampauan besaran biaya
SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(5) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
dapat menyetujui permintaan pelampauan besaran biaya
SBK umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. harga pasar;
b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau
c. perubahan tahapan.
(6) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK
umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan menyampaikan surat persetujuan
kepada kementerian negara/lembaga untuk melakukan
revisi anggara n.
(7) Dalam hal permintaan pelampauan besaran biaya SBK
umum dan SBK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak disetujui, Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan
kepada kementerian negara/lembaga pengusul.