PMK Nomor 97 Tahun 2025

(1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk :
a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima
hibah yang bersumber dari:
1. penerimaan dalam negeri; dan/atau
2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,
dalam hal pelaksanaan hibah melalui
pembiayaan awal;
b. penentuan besaran dana pendamping oleh
pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang
daerah;
d. pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga
pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau
lembaga keuangan bukan bank yang mendapat
penugasan dari pemerintah pusat;
e. per timbangan dalam pengalokasian transfer ke
daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah
pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam
rangka sinergi pendanaan; dan
f. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
(3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas
Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaim ana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.