PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 26 Tahun 2025
Tentang
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sedang dibacaPasal 18Pasal 17 dari 47
☰Daftar Isi Regulasi47 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
26Nomor
2025Tahun Terbit
47Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 17 dari 47
36%
TEKS RESMI
Pasal 18
Wilayah Ekoregion vang telah ditetapkan dilakukan peninjauan
dalam ha1:
a. terjadi peristivva alam dan/atau non-alam yang teiah
mengubah bentuk permukaan br-rrni;
b. perubahan batas u'ilayah negara ,vang clitetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan rnengenai
u.ilayah negara; da n / atau
c. perkernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berhubungan dengan penentuan r,l'i1ayah"
BAB IV. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV
DAYA DUKUNG LINC}KUNGAN HIDUP DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN FIIDUP
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PeraturanDisebut dalam Pasal 18
Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 18Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 18Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045