PP Nomor 26 Tahun 2025

Tentang

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sedang dibacaPasal 26Pasal 25 dari 47

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

26Nomor

2025Tahun Terbit

47Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 25 dari 47

53%

TEKS RESMI

Pasal 26

(1) RPPLH terdiri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupalten/ kota.
(21 RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disr-rsun oleh:
a. Menteri, unttrk RPPLH nasional;
tr. gubernur, ttntuk RPPLH provinsi; dan
c. btrpati/r'vali kota, untuk RPPLH kabupater:/kota
(3) Dalam . . .
PRE S I OEN
REPUBLIK INDONESIA
- t.) -
(3) Dalam penyusunan:
a. RPPLH provinsi, gubernur berkonsuitasi dengan
Menteri; dan
b. RPPLH kabupaten/kota, bupati/u,a1i kota sesuai
dengan keu'enangann,r-a berkonsultasi dengan
gubernur.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

BupatiDisebut dalam Pasal 26

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

GubernurDisebut dalam Pasal 26

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

PatenDisebut dalam Pasal 26

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PP Nomor 26 Tahun 2025

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 26

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU