Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional
Indonesia untuk menyediakan kapal penumpang
dalam rangka mendukung konektivitas dan
aksesibilitas antar wilayah serta memperkuat armada
nasiond melalui peremajaan kapal dan penyediaan
angkutan laut penumpang kelas ekonomi.
(21 Penugasan penyediaan kapal penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui pengadaan 3 (tiga) kapal penumpang kelas
ekonomi dengan melibatkan industri kapal dalam
negeri.
Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang mencakup angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim.
PersTerkait Pasal 1Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
Perusahaan PersTerkait Pasal 1Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers melalui media cetak, elektronik, kantor berita, atau media…
AksesibilitasTerkait Pasal 1Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
AnakTerkait Pasal 1Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Angkutan LautTerkait Pasal 1Angkutan Laut adalah kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dengan moda laut sesuai jenis layanan dan ketentuan hukum.
IkanTerkait Pasal 1Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KapalTerkait Pasal 1Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.
