PORTAL REGULASIUU
UU No. 1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan
Sedang dibacaPasal 26Pasal 26 dari 67
☰Daftar Isi UU 1/197467 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
1974Tahun Terbit
67Total Pasal
6.7KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 26 dari 67
39%
TEKS RESMI
Pasal 26
(1) Perkawinan
yang
dilangsungkan
dimuka
pegawai
pencatat
perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau
yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang
dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PerkawinanDasar hukum merujuk regulasi ini
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga…
AdopsiDasar hukum merujuk regulasi iniAdopsi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan keluarga, perkawinan, atau kewarisan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Akibat Hukum PerceraianDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian adalah istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status, anak, harta, atau…
Akibat Hukum Perceraian terhadap AnakDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian terhadap Anak adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek yang…
Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta BersamaDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek…
Alasan PerceraianDasar hukum merujuk regulasi iniAlasan Perceraian adalah istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status, anak, harta, atau administrasi…
Alasan Sangat Mendesak Dispensasi KawinDasar hukum merujuk regulasi iniAlasan Sangat Mendesak Dispensasi Kawin adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek yang…
Anak di Luar PerkawinanDasar hukum merujuk regulasi iniAnak di Luar Perkawinan adalah konsep hukum keluarga yang berkaitan dengan pengasuhan, perlindungan, perwakilan, atau tanggung jawab terhadap…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERATURAN KPK/1/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- 2. PERMENTAN/5/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman
- 3. PERMENTAN/17/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia
- 4. PERMENDAG/2/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 5. PERMENDAG/8/2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok