MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIUU

UU No. 1 Tahun 2026

Tentang

Penyesuaian Pidana

Sedang dibacaPasal VIPasal 6 dari 9
● Berlaku
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
1Nomor
2026Tahun Terbit
9Total Pasal
15.0KTotal Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 9
67%
TEKS RESMI

Pasal VI

Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

Pasal 238

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Pidana DendaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban bagi terpidana untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan. Definisi tersebut secara…

 Alasan Penghapus PidanaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Alasan penghapus pidana adalah keadaan yang berdasarkan hukum menyebabkan seseorang tidak dipidana meskipun perbuatannya pada dasarnya memenuhi unsur…

 CardingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Carding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan…

 Illegal LoggingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Illegal logging atau pembalakan liar adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.…

 Ancaman KekerasanDasar hukum merujuk regulasi ini

Ancaman Kekerasan adalah pernyataan atau tindakan yang menimbulkan ketakutan akan terjadinya kekerasan dan digunakan untuk menekan kehendak orang…

 Ancaman melalui Pesan ElektronikDasar hukum merujuk regulasi ini

Ancaman melalui Pesan Elektronik adalah bentuk pengancaman yang berkaitan dengan melalui pesan elektronik. Penerapannya bergantung pada unsur delik,…

 Ancaman melalui TeleponDasar hukum merujuk regulasi ini

Ancaman melalui Telepon adalah perbuatan menekan atau menakut-nakuti orang lain melalui sarana tertentu; akibat pidananya bergantung pada isi,…

 Ancaman Membuka RahasiaDasar hukum merujuk regulasi ini

Ancaman Membuka Rahasia adalah ancaman untuk mengungkap rahasia atau informasi tertentu sebagai sarana menekan orang lain agar melakukan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045