KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Carding

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Kejahatan Siber

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.0K ViewsHuruf C

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Carding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan transaksi elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pengertian Singkat

Carding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan transaksi elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Carding serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Carding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan transaksi elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Istilah carding tidak digunakan sebagai nama tindak pidana tersendiri dalam KUHP Nasional. Namun, substansi perbuatannya secara langsung tercakup dalam Pasal 334 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur penggunaan tanpa hak atas data atau akses kartu kredit maupun kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam praktiknya, carding dapat terjadi setelah pelaku memperoleh informasi kartu melalui berbagai cara, misalnya kebocoran data, phishing, skimming, merchant palsu, atau penyalahgunaan data yang sebelumnya diperoleh secara tidak sah. Cara memperoleh data tersebut dapat menimbulkan tindak pidana lain tergantung modus dan fakta kasusnya.

Data kartu kredit juga termasuk data keuangan pribadi, yang oleh UU Pelindungan Data Pribadi dikategorikan sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Karena itu, memperoleh atau menggunakan data kartu orang lain secara melawan hukum juga dapat berkaitan dengan ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi.

Carding perlu dibedakan dari skimming. Skimming pada dasarnya merupakan salah satu metode memperoleh atau menyalin data kartu secara tidak sah, sedangkan carding berfokus pada penggunaan data kartu tersebut untuk transaksi yang tidak berhak.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Carding harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Pasal 334 huruf b.
Pasal 79 ayat (1) KUHP: Pidana denda Kategori VI ditetapkan paling banyak Rp2 miliar.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 334 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Carding.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 334 huruf b. Mengatur setiap orang yang tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 79 ayat (1) KUHP. Pidana denda Kategori VI ditetapkan paling banyak Rp2 miliar.

Pasal 334 huruf a dan huruf d KUHP. Ketentuan ini dapat relevan terhadap modus tertentu, antara lain akses tanpa hak untuk memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan atau penerbit kartu kredit serta penyebaran, perdagangan, atau pemanfaatan kode akses yang dapat digunakan untuk menerobos sistem elektronik sektor keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — Pasal 4 ayat (2) huruf f. Data keuangan pribadi merupakan Data Pribadi yang bersifat spesifik. Penjelasan pasal tersebut secara eksplisit memasukkan data kartu kredit sebagai bagian dari data keuangan pribadi.

Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi. Melarang perolehan atau pengumpulan secara melawan hukum atas Data Pribadi yang bukan miliknya untuk memperoleh keuntungan yang dapat mengakibatkan kerugian, serta melarang penggunaan secara melawan hukum terhadap Data Pribadi milik orang lain.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Untuk perbuatan pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3), ancaman pidananya setelah penyesuaian adalah penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Kategori IV.

Catatan: Pasal yang diterapkan dalam perkara carding bergantung pada cara data diperoleh, bentuk penggunaannya, transaksi yang dilakukan, kerugian yang timbul, dan alat bukti yang ditemukan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

2 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Carding dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Menggunakan data kartu untuk belanja online

A memperoleh nomor kartu kredit, masa berlaku, dan kode keamanan kartu milik B tanpa izin. A kemudian menggunakan data tersebut untuk membeli telepon seluler di sebuah marketplace dan barang dikirim ke alamat yang dikuasai A.

Secara hipotetis, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 334 huruf b KUHP, karena data kartu pembayaran milik orang lain digunakan tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. Penilaian akhirnya tetap bergantung pada pembuktian dalam proses hukum.

Contoh 2 — Membeli data kartu lalu melakukan transaksi

C membeli sekumpulan data kartu pembayaran dari pihak lain. C kemudian mencoba beberapa data tersebut pada situs belanja hingga menemukan kartu yang dapat digunakan untuk membayar barang.

Jika terbukti, penggunaan data kartu tanpa hak untuk memperoleh keuntungan dapat berkaitan dengan carding. Cara C memperoleh, membeli, atau menguasai data tersebut juga dapat menimbulkan persoalan hukum tambahan berdasarkan ketentuan mengenai Data Pribadi atau tindak pidana siber lainnya.

Contoh 3 — Pengujian transaksi yang sah

D bekerja sebagai petugas keamanan sistem pembayaran dan memperoleh izin tertulis untuk menguji sistem menggunakan kartu khusus pengujian yang disediakan perusahaan.

Situasi tersebut tidak dapat serta-merta disebut carding karena terdapat kewenangan dan izin. Unsur “tanpa hak” menjadi salah satu bagian penting yang harus dibuktikan dalam penerapan Pasal 334 KUHP.