(1)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan.

(2)Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

← Pasal Sebelumnya

Please Share

Pasal Selanjutnya →

Istilah Hukum Terkait

Pejabat↗PerkawinanHalangan Perkawinan

Istilah yang tersedia di Kamus Hukum dapat dibuka langsung. Istilah tanpa tautan menunggu entri Kamus dibuat.

Penjelasan Pasal 539

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang" adalah Pejabat sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "halangan yang sah" adalah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.

Daftar Isi LengkapStruktur regulasi dan seluruh pasal

BUKU KESATUATURAN UMUM

BAB IRUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu - Menurut Waktu

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3

Bagian Kedua - Menurut Tempat

Paragraf 1 - Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4

Paragraf 2 - Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif

Pasal 5

Paragraf 3 - Asas Universal

Pasal 6 Pasal 7

Paragraf 4 - Asas Nasional Aktif

Pasal 8

Paragraf 5 - Pengecualian

Pasal 9

Bagian Ketiga - Waktu Tindak Pidana

Pasal 10

Bagian Keempat - Tempat Tindak Pidana

Pasal 11

BAB IITINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu - Tindak Pidana

Paragraf 1 - Umum

Pasal 12

Paragraf 2 - Permufakatan Jahat

Pasal 13 Pasal 14

Paragraf 3 - Persiapan

Pasal 15 Pasal 16

Paragraf 4 - Percobaan

Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Paragraf 5 - Penyertaan

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22

Paragraf 6 - Pengulangan

Pasal 23

Paragraf 7 - Tindak Pidana Aduan

Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30

Paragraf 8 - Alasan Pembenar

Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35

Bagian Kedua - Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1 - Umum

Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39

Paragraf 2 - Alasan Pemaaf

Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44

Paragraf 3 - Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

BAB IIIPEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu - Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 1 - Tujuan Pemidanaan

Pasal 51 Pasal 52

Paragraf 2 - Pedoman Pemidanaan

Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56

Paragraf 3 - Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 57

Paragraf 4 - Pemberatan Pidana

Pasal 58 Pasal 59

Paragraf 5 - Ketentuan Lain tentang Pemidanaan

Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63

Bagian Kedua - Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 - Pidana

Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73 Pasal 74 Pasal 75 Pasal 76 Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 Pasal 81 Pasal 82 Pasal 83 Pasal 84 Pasal 85 Pasal 86 Pasal 87 Pasal 88 Pasal 89 Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95 Pasal 96 Pasal 97 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 100 Pasal 101 Pasal 102

Paragraf 2 - Tindakan

Pasal 103 Pasal 104 Pasal 105 Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 Pasal 109 Pasal 110 Pasal 111

Bagian Ketiga - Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

Paragraf 1 - Diversi

Pasal 112

Paragraf 2 - Tindakan

Pasal 113

Paragraf 3 - Pidana

Pasal 114 Pasal 115 Pasal 116 Pasal 117

Bagian Keempat - Pidana dan Tindakan bagi Korporasi

Paragraf 1 - Pidana

Pasal 118 Pasal 119 Pasal 120 Pasal 121 Pasal 122

Paragraf 2 - Tindakan

Pasal 123 Pasal 124

Bagian Kelima - Perbarengan

Pasal 125 Pasal 126 Pasal 127 Pasal 128 Pasal 129 Pasal 130 Pasal 131

BAB IVGUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu - Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 132 Pasal 133 Pasal 134 Pasal 135 Pasal 136 Pasal 137 Pasal 138 Pasal 139

Bagian Kedua - Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 140 Pasal 141 Pasal 142 Pasal 143

BAB VPENGERTIAN ISTILAH

BAB VIATURAN PENUTUP

Pasal 187

BUKU KEDUATINDAK PIDANA

BAB ITINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu - Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1 - Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila

Pasal 188 Pasal 189

Paragraf 2 - Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 190

Bagian Kedua - Tindak Pidana Makar

Paragraf 1 - Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 191

Paragraf 2 - Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 192

Paragraf 3 - Makar terhadap Pemerintah

Pasal 193 Pasal 194 Pasal 195 Pasal 196

Bagian Ketiga - Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Paragraf 1 - Pertahanan Negara

Pasal 197 Pasal 198 Pasal 199 Pasal 200 Pasal 201 Pasal 202

Paragraf 2 - Tindak Pidana Permusuhan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 203 Pasal 204 Pasal 205 Pasal 206 Pasal 207 Pasal 208 Pasal 209

Paragraf 3 - Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Pasal 210 Pasal 211 Pasal 212 Pasal 213 Pasal 214 Pasal 215 Pasal 216

BAB IITINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu - Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 217

Bagian Kedua - Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 218 Pasal 219 Pasal 220

BAB IIITINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu - Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1 - Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Pasal 221 Pasal 222 Pasal 223

Paragraf 2 - Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 224

Bagian Kedua - Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera

Paragraf 1 - Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 225

Paragraf 2 - Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat

Pasal 226 Pasal 227 Pasal 228 Pasal 229 Pasal 230

Paragraf 3 - Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Pasal 231

BAB IVTINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH

Pasal 232 Pasal 233

BAB VTINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu - Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk

Paragraf 1 - Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Pasal 234 Pasal 235 Pasal 236 Pasal 237 Pasal 238 Pasal 239

Paragraf 2 - Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Pasal 240 Pasal 241

Paragraf 3 - Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 242 Pasal 243

Paragraf 4 - Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 244 Pasal 245

Bagian Kedua - Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1 - Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 246 Pasal 247 Pasal 248

Paragraf 2 - Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 249 Pasal 250 Pasal 251 Pasal 252

Bagian Ketiga - Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1 - Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 253

Paragraf 2 - Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana

Pasal 254 Pasal 255

Bagian Keempat - Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1 - Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi

Pasal 256

Paragraf 2 - Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 257

Paragraf 3 - Penyadapan

Pasal 258 Pasal 259

Paragraf 4 - Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 260

Paragraf 5 - Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 261

Paragraf 6 - Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum

Pasal 262

Paragraf 7 - Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

Pasal 263 Pasal 264

Paragraf 8 - Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 265 Pasal 266 Pasal 267

Paragraf 9 - Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 268 Pasal 269 Pasal 270 Pasal 271

Bagian Kelima - Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 272

Bagian Keenam - Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1 - Gadai Tanpa Izin

Pasal 273

Paragraf 2 - Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 274

Paragraf 3 - Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 275

Paragraf 4 - Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana

Pasal 276

Bagian Ketujuh - Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan

Pasal 277

BAB VITINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu - Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 278

Bagian Kedua - Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan

Pasal 279 Pasal 280 Pasal 281 Pasal 282 Pasal 283 Pasal 284 Pasal 285 Pasal 286 Pasal 287 Pasal 288 Pasal 289 Pasal 290 Pasal 291 Pasal 292

Bagian Ketiga - Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan

Pasal 293

Bagian Keempat - Pelindungan Saksi dan Korban

Pasal 294 Pasal 295 Pasal 296 Pasal 297 Pasal 298 Pasal 299

BAB VIITINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN

Bagian Kesatu - Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan

Pasal 300 Pasal 301 Pasal 302

Bagian Kedua - Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah

Pasal 303 Pasal 304 Pasal 305

BAB VIIITINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG

Bagian Kesatu - Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1 - Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 306 Pasal 307

Paragraf 2 - Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 308 Pasal 309 Pasal 310 Pasal 311

Paragraf 3 - Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir

Pasal 312 Pasal 313

Paragraf 4 - Mengakibatkan Bahaya Umum

Pasal 314 Pasal 315 Pasal 316 Pasal 317

Paragraf 5 - Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 318

Bagian Kedua - Tindak Pidana Perusakan Bangunan

Paragraf 1 - Bangunan Listrik

Pasal 319 Pasal 320

Paragraf 2 - Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 321 Pasal 322 Pasal 323 Pasal 324

Paragraf 3 - Rambu Pelayaran

Pasal 325 Pasal 326

Paragraf 4 - Perusakan Gedung

Pasal 327 Pasal 328

Bagian Ketiga - Tindak Pidana Perusakan Kapal

Pasal 329 Pasal 330

Bagian Keempat - Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 331

Bagian Kelima - Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika

Paragraf 1 - Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik

Pasal 332

Paragraf 2 - Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 333 Pasal 334 Pasal 335

Bagian Keenam - Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan

Pasal 336 Pasal 337 Pasal 338

Bagian Ketujuh - Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum

Pasal 339 Pasal 340 Pasal 341

Bagian Kedelapan - Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 342 Pasal 343 Pasal 344

Bagian Kesembilan - Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia

Pasal 345 Pasal 346

BAB IXTINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu - Tindak Pidana terhadap Pejabat

Paragraf 1 - Pemaksaan terhadap Pejabat

Pasal 347 Pasal 348 Pasal 349 Pasal 350

Paragraf 2 - Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang

Pasal 351 Pasal 352 Pasal 353 Pasal 354 Pasal 355 Pasal 356 Pasal 357 Pasal 358

Paragraf 3 - Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 359

Paragraf 4 - Perusakan Maklumat Negara

Pasal 360

Paragraf 5 - Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 361

Paragraf 6 - Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 362 Pasal 363

Paragraf 7 - Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 364 Pasal 365 Pasal 366 Pasal 367

Bagian Kedua - Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 368 Pasal 369

Bagian Ketiga - Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 370

Bagian Keempat - Tindak Pidana Irigasi

Pasal 371

Bagian Kelima - Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 372

BAB XTINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH

Pasal 373

BAB XITINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 374 Pasal 375 Pasal 376 Pasal 377 Pasal 378 Pasal 379 Pasal 380 Pasal 381

BAB XIITINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA

Bagian Kesatu - Pemalsuan Meterai

Pasal 382 Pasal 383

Bagian Kedua - Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 384 Pasal 385 Pasal 386 Pasal 387 Pasal 388

Bagian Ketiga - Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu

Pasal 389 Pasal 390

BAB XIIITINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu - Pemalsuan Surat

Pasal 391 Pasal 392 Pasal 393

Bagian Kedua - Keterangan Palsu dalam Akta Autentik

Pasal 394

Bagian Ketiga - Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 395 Pasal 396 Pasal 397 Pasal 398 Pasal 399 Pasal 400

BAB XIVTINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 401 Pasal 402 Pasal 403 Pasal 404 Pasal 405

BAB XVTINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu - Kesusilaan Di Muka Umum

Pasal 406

Bagian Kedua - Pornografi

Pasal 407

Bagian Ketiga - Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan

Pasal 408 Pasal 409 Pasal 410

Bagian Keempat - Perzinaan

Pasal 411 Pasal 412 Pasal 413

Bagian Kelima - Perbuatan Cabul

Paragraf 1 - Percabulan

Pasal 414 Pasal 415 Pasal 416 Pasal 417 Pasal 418

Paragraf 2 - Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 419 Pasal 420 Pasal 421 Pasal 422 Pasal 423

Bagian Keenam - Minuman dan Bahan yang Memabukkan

Pasal 424

Bagian Ketujuh - Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

Pasal 425

Bagian Kedelapan - Perjudian

Pasal 426 Pasal 427

BAB XVITINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG

Pasal 428 Pasal 429 Pasal 430 Pasal 431 Pasal 432

BAB XVIITINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu - Pencemaran

Pasal 433

Bagian Kedua - Fitnah

Pasal 434 Pasal 435

Bagian Ketiga - Penghinaan Ringan

Pasal 436

Bagian Keempat - Pengaduan Fitnah

Pasal 437

Bagian Kelima - Persangkaan Palsu

Pasal 438

Bagian Keenam - Pencemaran Orang Mati

Pasal 439

Bagian Ketujuh - Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan

Pasal 440 Pasal 441 Pasal 442

BAB XVIIITINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA

Pasal 443 Pasal 444 Pasal 445

BAB XIXTINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu - Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan

Pasal 446 Pasal 447 Pasal 448 Pasal 449

Bagian Kedua - Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragraf 1 - Penculikan

Pasal 450

Paragraf 2 - Penyanderaan

Pasal 451

Bagian Ketiga - Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan

Paragraf 1 - Pengalihan Kekuasaan

Pasal 452

Paragraf 2 - Menyembunyikan Anak

Pasal 453

Paragraf 3 - Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 454

Bagian Keempat - Perdagangan Orang

Pasal 455

Bagian Kelima - Pidana Tambahan

Pasal 456

BAB XXTINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pasal 457

BAB XXITINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN

Bagian Kesatu - Pembunuhan

Pasal 458 Pasal 459 Pasal 460 Pasal 461 Pasal 462

Bagian Kedua - Aborsi

Pasal 463 Pasal 464 Pasal 465

BAB XXIITINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

Bagian Kesatu - Penganiayaan

Pasal 466 Pasal 467 Pasal 468 Pasal 469 Pasal 470 Pasal 471

Bagian Kedua - Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 472

Bagian Ketiga - Perkosaan

Pasal 473

BAB XXIIITINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 474 Pasal 475

BAB XXIVTINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 476 Pasal 477 Pasal 478 Pasal 479 Pasal 480 Pasal 481

BAB XXVTINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 482 Pasal 483 Pasal 484 Pasal 485

BAB XXVITINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 486 Pasal 487 Pasal 488 Pasal 489 Pasal 490 Pasal 491

BAB XXVIITINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Pasal 492 Pasal 493 Pasal 494 Pasal 495 Pasal 496 Pasal 497 Pasal 498 Pasal 499 Pasal 500 Pasal 501 Pasal 502 Pasal 503 Pasal 504 Pasal 505 Pasal 506 Pasal 507 Pasal 508 Pasal 509 Pasal 510

BAB XXVIIITINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu - Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur

Pasal 511 Pasal 512 Pasal 513 Pasal 514 Pasal 515

Bagian Kedua - Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 516 Pasal 517 Pasal 518

Bagian Ketiga - Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 519

Bagian Keempat - Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 520

BAB XXIXTINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu - Perusakan dan Penghancuran Barang

Pasal 521

Bagian Kedua - Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung

Pasal 522 Pasal 523 Pasal 524 Pasal 525 Pasal 526

BAB XXXTINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu - Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 527 Pasal 528

Bagian Kedua - Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

Pasal 529 Pasal 530

Bagian Ketiga - Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan

Pasal 531 Pasal 532 Pasal 533 Pasal 534 Pasal 535 Pasal 536 Pasal 537 Pasal 538 Pasal 539 Pasal 540 Pasal 541

BAB XXXITINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu - Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal

Pasal 542 Pasal 543 Pasal 544 Pasal 545 Pasal 546 Pasal 547 Pasal 548

Bagian Kedua - Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 549 Pasal 550 Pasal 551 Pasal 552

Bagian Ketiga - Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal

Pasal 553 Pasal 554 Pasal 555 Pasal 556 Pasal 557

Bagian Keempat - Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal

Pasal 558 Pasal 559 Pasal 560 Pasal 561 Pasal 562 Pasal 563 Pasal 564 Pasal 565 Pasal 566 Pasal 567 Pasal 568 Pasal 569

Bagian Kelima - Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 570

Bagian Keenam - Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 571 Pasal 572

Bagian Ketujuh - Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

Pasal 573 Pasal 574

BAB XXXIITINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu - Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 575 Pasal 576 Pasal 577 Pasal 578

Bagian Kedua - Pembajakan Pesawat Udara

Pasal 579 Pasal 580

Bagian Ketiga - Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 581 Pasal 582 Pasal 583 Pasal 584 Pasal 585 Pasal 586 Pasal 587 Pasal 588 Pasal 589

Bagian Keempat - Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 590

BAB XXXIIITINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu - Tindak Pidana Penadahan

Pasal 591 Pasal 592 Pasal 593

Bagian Kedua - Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 594 Pasal 595 Pasal 596

BAB XXXIVTINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

Pasal 597

BAB XXXVTINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Kesatu - Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia

Pasal 598 Pasal 599 Pasal 599A

Bagian Kedua - Tindak Pidana Terorisme

Pasal 600 Pasal 601 Pasal 602

Bagian Ketiga - Tindak Pidana Korupsi

Pasal 603 Pasal 604 Pasal 605 Pasal 606

Bagian Keempat - Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 607 Pasal 608

Bagian Kelima - Tindak Pidana Narkotika

Pasal 609 Pasal 610 Pasal 611

Bagian Keenam - Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus

Pasal 612

BAB XXXVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 613 Pasal 614 Pasal 615 Pasal 616 Pasal 617 Pasal 618 Pasal 619 Pasal 620

BAB XXXVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 621 Pasal 622 Pasal 623 Pasal 624

Lampiran

Regulasi ini tidak memiliki lampiran tersendiri.

Sumber Naskah Pasal

Sumber naskah asli ↗

Metadata Resmi

Lembaga / PenerbitPemerintah Pusat

Ditetapkan2 Januari 2023

Diundangkan2 Januari 2023

Mulai Berlaku2 Januari 2026

Lembaran / Berita NegaraLN.2023/No.1

Tambahan LN / BNTLN No.6842

Relasi Regulasi

Diubah oleh

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Cari dalam UU ini

Lompat ke Pasal

Kamus Hukum Terkait

1 Terhubung 2 Belum Ada

PejabatBuka Kamus ↗ PerkawinanBelum ada di Kamus Halangan PerkawinanBelum ada di Kamus

Struktur UU No. 1 Tahun 2023

▣BUKU KESATUATURAN UMUM› ▣BUKU KEDUATINDAK PIDANA›

Unduh Dokumen

PDFUU No. 1 Tahun 2023 (PDF)Sumber: JDIH BPK

▣ Unduh PDF

UU Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 539

MIMBAR HUKUM

Bersama Membangun
Masyarakat Sadar Hukum

UU Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 539

MIMBAR HUKUM

Bersama MembangunMasyarakat Sadar Hukum

Bersama Membangun
Masyarakat Sadar Hukum