JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta pemerintah memperluas pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perdesaan, dan keluarga miskin. Rekomendasi itu disampaikan setelah kajian DEN menemukan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang belum menerima program. Kajian juga mengaitkan kualitas makanan dengan semangat belajar. Temuan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan manfaat program sekaligus ketepatan distribusinya. Menurut dia, kajian meninjau kehadiran, rasa lapar, serta semangat belajar siswa. Namun, penerima MBG berdasarkan data yang ditelaah masih lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Kondisi tersebut menjadi dasar rekomendasi agar kelompok yang lebih membutuhkan memperoleh prioritas dalam perluasan layanan.
Kajian DEN dan BPS Soroti Kehadiran Siswa
Kajian dilakukan DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain melalui modul khusus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Modul yang mulai digunakan pada September 2025 itu mencakup responden dari seluruh Indonesia. Pertanyaan disusun untuk menilai sejumlah pengalaman siswa yang berkaitan dengan makanan di sekolah. Dengan pendekatan tersebut, DEN membandingkan kondisi siswa yang menerima MBG dan mereka yang belum menjadi penerima manfaat.
Dalam hasil yang disampaikan Firman, kelompok penerima MBG relatif lebih jarang tidak masuk sekolah dibandingkan kelompok nonpenerima. Ia juga melihat kecenderungan berkurangnya ketidakhadiran ketika siswa semakin sering mendapatkan layanan makanan di sekolah. Temuan ini menjadi salah satu alasan DEN memandang program tersebut berpotensi mendukung partisipasi pendidikan. Meski demikian, Firman tidak menyampaikan angka nasional terperinci mengenai besarnya penurunan absensi dalam keterangan yang dipublikasikan.
Perbedaan paling menonjol terlihat pada desil pertama, yaitu kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Firman menyebut siswa miskin yang belum menerima MBG cenderung lebih sering absen daripada siswa miskin yang sudah menerima layanan itu. Kesenjangan tersebut menjadi perhatian karena keluarga berpenghasilan rendah dapat menghadapi hambatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi DEN, temuan pada kelompok ini memperkuat alasan untuk mengutamakan masyarakat miskin dalam penyaluran program.
Hasil kajian itu perlu dibaca sebagai temuan hubungan antara penerimaan MBG dan kehadiran siswa, bukan bukti bahwa makanan gratis menjadi satu-satunya penyebab perubahan absensi. Kehadiran di sekolah juga dapat dipengaruhi kondisi kesehatan, jarak rumah, transportasi, dan keadaan ekonomi keluarga. Karena itu, keberhasilan program perlu ditinjau bersama faktor lain yang memengaruhi kesempatan anak untuk bersekolah. Pemantauan lanjutan penting untuk melihat apakah manfaat serupa berlangsung secara konsisten di berbagai daerah.
Kualitas Menu MBG Berkaitan dengan Semangat Belajar
Selain kehadiran, DEN mengamati kaitan kualitas menu dengan semangat siswa mengikuti kegiatan belajar. Firman menyampaikan bahwa 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas makanan sangat baik mengaku semangat belajarnya meningkat. Angka tersebut secara khusus merujuk pada kelompok yang memberi penilaian sangat baik terhadap menu, bukan seluruh siswa penerima MBG. Ketika kualitas makanan dinilai buruk, persentase siswa yang melaporkan peningkatan semangat belajar disebut turun secara signifikan.
Temuan tentang kualitas menu membuat DEN mendorong pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga menjaga mutu makanan. Menu yang dianggap baik berkaitan dengan pengalaman siswa selama berada di sekolah, termasuk rasa lapar dan kesiapan mengikuti pelajaran. Firman menyampaikan perlunya perbaikan mutu tersebut sebagai salah satu rekomendasi kepada Presiden. Meski begitu, kajian yang dikemukakan belum memerinci standar menu atau besaran perubahan semangat belajar untuk setiap kategori penilaian.
DEN Minta Daerah 3T dan Keluarga Miskin Diprioritaskan
Persoalan pemerataan muncul bersamaan dengan temuan positif di kalangan penerima program. DEN mencatat jangkauan MBG masih lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan kelompok ekonomi lebih mampu dibandingkan kelompok miskin. Akibatnya, manfaat yang teramati pada siswa penerima belum tentu telah dirasakan anak dengan kebutuhan paling besar. DEN meminta penentuan prioritas distribusi mempertimbangkan wilayah 3T, sekolah perdesaan, dan kondisi sosial ekonomi penerimanya.
Wilayah 3T menghadapi tantangan pelayanan yang berbeda-beda, terutama pada sekolah yang jauh dari fasilitas pendukung. Perluasan MBG ke wilayah tersebut membutuhkan perencanaan penyediaan makanan, kesiapan dapur, dan pengiriman yang sesuai keadaan setempat. Memprioritaskan daerah terpencil juga berarti memastikan jangkauan program tidak semata-mata ditentukan oleh kemudahan operasional di kawasan perkotaan. Aspek itu menjadi penting agar rekomendasi pemerataan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar diterima siswa.
BGN Siapkan Perluasan Layanan di Wilayah Timur Indonesia
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah mengumumkan langkah perluasan MBG untuk daerah dengan kebutuhan tinggi. Dalam siaran pers 1 Oktober 2026, BGN menyatakan akan mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai 2 Oktober di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota wilayah timur Indonesia. Sasaran perluasan mencakup daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Rencana tersebut menunjukkan upaya pemerintah mengarahkan layanan ke daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
BGN merinci rencana aktivasi itu mencakup 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Wilayah yang disebut antara lain sejumlah provinsi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Namun, aktivasi dapur tidak serta-merta berarti seluruh penerima langsung mendapatkan makanan seketika. BGN menjelaskan masih diperlukan pelatihan penjamah makanan dan penyiapan jumlah penerima sebelum pelayanan dimulai secara bertahap.
Sebelumnya, pada September 2026, BGN juga menyatakan telah mengeluarkan 1.653 sekolah bertaraf internasional mandiri dari daftar penerima manfaat. Kebijakan itu dikaitkan dengan pengalihan prioritas kepada sekolah yang lebih membutuhkan, termasuk di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi. BGN juga menyoroti sekolah-sekolah di Maluku dan Papua yang belum terlayani. Data dan keputusan tersebut memberi konteks mengapa ketepatan sasaran terus menjadi bagian penting evaluasi MBG.
Pemerataan dan Evaluasi Menjadi Tantangan
Temuan DEN dan langkah yang diumumkan BGN sama-sama menunjukkan bahwa kualitas layanan dan pemerataan harus berjalan beriringan. Penyaluran yang semakin luas tidak cukup dinilai hanya dari jumlah dapur yang dibuka atau sekolah yang didaftarkan sebagai penerima. Pemerintah juga perlu melihat apakah siswa benar-benar menerima makanan secara teratur dan bagaimana pengalaman mereka setelah program berjalan. Perbedaan kondisi antardaerah membuat data penerima, kualitas menu, dan pelaksanaan lapangan perlu dievaluasi.
Bagi masyarakat, hasil kajian DEN memberi gambaran awal mengenai potensi manfaat MBG bagi kegiatan belajar anak. Akan tetapi, pemerataan masih menjadi tantangan bagi siswa di desa terpencil dan keluarga miskin. Rekomendasi DEN menempatkan kelompok tersebut sebagai sasaran yang perlu lebih diperhatikan dalam pengembangan program berikutnya. Tindak lanjut pemerintah dan hasil pemantauan di lapangan akan menjadi penentu apakah manfaat MBG semakin merata di seluruh Indonesia.
Komentar
0 tanggapan