JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan kedua pemimpin negara itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Meski demikian, penyampaian niat mundur tersebut belum berarti Gibran secara resmi berhenti menjabat sebagai wakil presiden.
Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa pagi. Salah satu pembahasan berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam menghadapi dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keterangan tersebut muncul setelah berkembang spekulasi mengenai kelanjutan jabatan Gibran.
Istana Bantah Prabowo Menolak Niat Gibran
Prasetyo secara khusus meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, informasi mengenai penolakan itu tidak sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung. Ia menyatakan Presiden memberikan sejumlah saran kepada wakil presiden. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan keputusan akhir mengenai kelanjutan niat pengunduran diri tersebut.
Penjelasan Istana memperlihatkan adanya perbedaan antara menyampaikan niat mundur dan keputusan resmi mengenai pengunduran diri. Keterangan bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran tidak otomatis berarti Presiden telah menyetujuinya. Belum ditemukan pengumuman resmi yang menyatakan jabatan Gibran sudah berakhir. Oleh sebab itu, perkembangan ini perlu diberitakan dengan membedakan niat politik dan perubahan status ketatanegaraan.
Gibran Ingin Membuktikan Dokumen Pendidikan
Selain membahas kemungkinan pengunduran diri, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Prasetyo menyampaikan bahwa hal tersebut dibicarakan bersama Presiden dalam pertemuan yang sama. Pembuktian yang dimaksud berkaitan dengan proses melalui peradilan tata usaha negara. Persoalan dokumen pendidikan itu masih memerlukan pemantauan secara terpisah dari keputusan mengenai jabatan Gibran.
Polemik tersebut sebelumnya mengemuka setelah muncul pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Tirto melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyoroti bukti dokumen pendidikan luar negeri dalam pertimbangannya. Media yang sama juga melaporkan putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Rincian amar putusan, pertimbangan hukum dan akibat hukumnya masih perlu diperiksa langsung melalui dokumen resmi pengadilan.
DPR Sebelumnya Tegaskan Gibran Masih Wapres
Sebelum penjelasan Istana dipublikasikan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Puan menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Ia meminta publik menunggu perkembangan resmi mengenai persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan lebih awal pada hari yang sama sebelum munculnya penjelasan Menteri Sekretaris Negara.
Puan juga mengingatkan masyarakat agar tidak berandai-andai mengenai pergantian wakil presiden. Ia meminta berbagai pihak menyikapi persoalan tersebut secara tenang. Menurut keterangan yang diberitakan Tirto, pimpinan DPR ketika itu belum memiliki perkembangan resmi mengenai perubahan jabatan Gibran. Pernyataan tersebut memberikan konteks mengenai sikap parlemen sebelum adanya klarifikasi lanjutan dari pemerintah.
Kekosongan Jabatan Wapres Diatur Konstitusi
Persoalan pengunduran diri wakil presiden berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat dalam waktu 60 hari. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan tersebut berlaku ketika kekosongan jabatan benar-benar terjadi, bukan semata-mata karena munculnya pernyataan niat untuk mundur.
Untuk sementara, informasi yang didukung keterangan pemerintah adalah adanya pertemuan Prabowo dan Gibran serta penyampaian niat pengunduran diri oleh wakil presiden. Pemerintah juga telah mengklarifikasi bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Belum ada dokumen atau pengumuman akhir yang diperiksa dalam penyusunan naskah ini untuk memastikan bahwa pengunduran diri telah berlaku. Perkembangan selanjutnya perlu mengacu pada pernyataan resmi dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
Komentar
0 tanggapan