Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Keterwakilan Perempuan 30 Persen merupakan istilah dalam hukum kepemiluan Indonesia. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara netral dan ringkas.
Berikut pengertian Keterwakilan Perempuan 30 Persen serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Keterwakilan Perempuan 30 Persen adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan DPD, calon anggota legislatif, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan, verifikasi, atau penetapan calon.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Keterwakilan Perempuan 30 Persen.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2022, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 beserta perubahannya sesuai jenis pencalonan. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, jenis Pemilu/Pemilihan, tahapan, dan fakta yang diperiksa.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Keterwakilan Perempuan 30 Persen dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu tahapan kepemiluan terdapat persoalan yang berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan 30 Persen. Untuk menilai akibat hukumnya, perlu diperiksa dokumen resmi, tahapan yang sedang berjalan, kewenangan lembaga, tenggat waktu, bukti, serta ketentuan mengenai Peserta & Pencalonan Pemilu. Contoh ini bersifat edukatif dan tidak memihak peserta Pemilu atau Pemilihan.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Keterwakilan Perempuan 30 Persen dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Sumber resmi: https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/1vMoJoA0f2a2R-ZSkMIH-GRLQXdmMUhwdVN3Qyt1VVI2WUtLd3c9PQ
Sumber resmi: https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/M8l8rnuWkk4fnUAel_XE-3k3U21zQWhNdWladDhocVZ0N00vaFE9PQ
Sumber resmi: https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/NztLeRXSLYlZLN4CfjueiHlBTEZaSXJ0NkZnSmd5dHRSTzgvSEE9PQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Keterwakilan Perempuan 30 Persen beserta jawaban ringkasnya.
Keterwakilan Perempuan 30 Persen adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan DPD, calon anggota legislatif, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan, verifikasi, atau penetapan calon.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2022, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 beserta perubahannya sesuai jenis pencalonan. Ketentuan teknis yang paling tepat harus dilihat sesuai jenis dan tahapan Pemilu atau Pemilihan.
Istilah ini digunakan ketika tahapan, dokumen, kewenangan, hak, kewajiban, atau proses berkaitan langsung dengan Peserta & Pencalonan Pemilu.
Periksa tahapan yang sedang berjalan, keputusan atau dokumen resmi, kewenangan lembaga, tenggat waktu, bukti, serta peraturan yang berlaku pada Pemilu atau Pemilihan terkait.
Tidak. Entri ini bersifat netral dan edukatif untuk menjelaskan istilah hukum kepemiluan, bukan untuk mendukung peserta, calon, partai, atau pilihan politik tertentu.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Keterwakilan Perempuan 30 Persen? Sampaikan di sini.