KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Cidera Janji dalam Fidusia

Perdata›Jaminan Fidusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf C

Cidera Janji dalam Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Cidera Janji dalam Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Cidera Janji dalam Fidusia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Cidera Janji dalam Fidusia adalah keadaan wanprestasi yang menjadi dasar pelaksanaan hak tertentu dalam jaminan fidusia dan tidak boleh ditentukan sepihak ketika tidak ada kesepakatan sebagaimana pemaknaan Mahkamah Konstitusi.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Cidera Janji dalam Fidusia harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan cidera janji dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Cidera Janji dalam Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Cidera Janji dalam Fidusia.

Ketentuan cidera janji dan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Cidera Janji dalam Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Cidera Janji dalam Fidusia dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat fakta yang menunjukkan keadaan wanprestasi yang menjadi dasar pelaksanaan hak tertentu dalam jaminan fidusia dan tidak boleh ditentukan sepihak ketika tidak ada kesepakatan sebagaimana pemaknaan Mahkamah Konstitusi. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Cidera Janji dalam Fidusia.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.