Ketentuan daftar perseroan — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Daftar Perseroan dalam entri Kamus Hukum ini.
D
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Daftar Perseroan
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perseroan Terbatas
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Daftar Perseroan merupakan istilah penting dalam hukum perseroan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Daftar Perseroan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Daftar Perseroan adalah data resmi mengenai perseroan yang dikelola dan diumumkan sesuai sistem administrasi badan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Daftar Perseroan.
Catatan penerapan
UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Daftar Perseroan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan data resmi mengenai perseroan yang dikelola dan diumumkan sesuai sistem administrasi badan hukum. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Daftar Perseroan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Daftar Perseroan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Daftar Perseroan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Daftar Perseroan?
A
Daftar Perseroan pada pokoknya berarti data resmi mengenai perseroan yang dikelola dan diumumkan sesuai sistem administrasi badan hukum.
QApa dasar hukum Daftar Perseroan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan daftar perseroan — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Daftar Perseroan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Daftar Perseroan dalam konteks UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Daftar Perseroan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Perseroan Terbatas.
QBagaimana menggunakan pengertian Daftar Perseroan pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf DIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Daftar Perseroan? Sampaikan di sini.