KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Keagamaan, Wakaf & Zakat›Pengelolaan Zakat

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf D

Dana Sosial Keagamaan Lainnya merupakan istilah penting dalam hukum pengelolaan zakat. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Dana Sosial Keagamaan Lainnya merupakan istilah penting dalam hukum pengelolaan zakat. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Dana Sosial Keagamaan Lainnya serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dana Sosial Keagamaan Lainnya adalah istilah dalam hukum pengelolaan zakat yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, kelembagaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan zakat.

Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Dana Sosial Keagamaan Lainnya harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Zakat terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Catatan status: UU 23/2011 berstatus berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 1 dan ketentuan Pengelolaan Zakat terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Catatan status — UU 23/2011 berstatus berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat fakta yang berkaitan dengan dana sosial keagamaan lainnya. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.