Data Geospasial
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Smart Legal Summary
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pengertian Singkat
Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Data Geospasial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Data Geospasial.
Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Data Geospasial dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Data Geospasial. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Akibat Hukum PREMIUM
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Istilah Terkait PREMIUM
Related Legal Intelligence SMART
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Data Geospasial tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Sumber Hukum Resmi
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Data Geospasial dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Data Geospasial?
Data Geospasial pada pokoknya berarti data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
QApa dasar hukum Data Geospasial?
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Informasi Geospasial terkait — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Data Geospasial selalu sama dalam semua peraturan?
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Data Geospasial dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Data Geospasial penting dipahami?
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Informasi Geospasial.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Data Geospasial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.