KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Data Hidrologi Sumber Daya Air

Lingkungan, SDA & Energi›Sumber Daya Air

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

16 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Data Hidrologi Sumber Daya Air merupakan istilah penting dalam hukum sumber daya air. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Data Hidrologi Sumber Daya Air serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Data Hidrologi Sumber Daya Air adalah istilah yang digunakan dalam hukum sumber daya air untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, alokasi air, konservasi, pendayagunaan, pengusahaan, prasarana, sempadan, pengendalian daya rusak, data, pembiayaan, atau pengawasan air. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Data Hidrologi Sumber Daya Air harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 17/2019 berstatus berlaku. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU 32/2024. PP 30/2024 menjadi aturan utama pengelolaan sumber daya air dan mencabut PP 121/2015.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Data Hidrologi Sumber Daya Air.

UU 17/2019 berstatus berlaku. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU 32/2024. PP 30/2024 menjadi aturan utama pengelolaan sumber daya air dan mencabut PP 121/2015.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Data Hidrologi Sumber Daya Air dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Rina menerima atau menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan “Data Hidrologi Sumber Daya Air” kepada pihak yang berwenang. Isi, waktu penyampaian, identitas pengirim dan penerima, serta bukti penerimaan disimpan karena dapat menentukan apakah kewajiban informasi atau prosedur telah dipenuhi sesuai aturan.