Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Daya Tarik Wisata serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, administrasi, kegiatan usaha, status hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Daya Tarik Wisata.
Catatan penerapan — UU 10/2009 berstatus berlaku dan terakhir diubah dengan UU 18/2025. Materinya antara lain mencakup destinasi, industri, daya tarik wisata, pemasaran, SDM, partisipasi masyarakat, serta pariwisata berbasis masyarakat lokal.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Daya Tarik Wisata dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, terdapat fakta yang berkaitan dengan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Daya Tarik Wisata.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Daya Tarik Wisata dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Daya Tarik Wisata beserta jawaban ringkasnya.
Daya Tarik Wisata pada pokoknya berarti segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Kepariwisataan terkait — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Daya Tarik Wisata dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Kepariwisataan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Daya Tarik Wisata? Sampaikan di sini.