Pasal 1 dan ketentuan Pesantren terkait — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Catatan status — UU 18/2019 berstatus berlaku.
D
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Dewan Masyayikh
Keagamaan, Wakaf & Zakat›Pesantren
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Dewan Masyayikh merupakan istilah penting dalam hukum pesantren. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Dewan Masyayikh merupakan istilah penting dalam hukum pesantren. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Dewan Masyayikh serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Dewan Masyayikh adalah istilah dalam hukum pesantren yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, penjaminan mutu, pendanaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan kelembagaan pesantren.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dewan Masyayikh.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dewan Masyayikh dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terdapat fakta yang berkaitan dengan dewan masyayikh. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Dewan Masyayikh.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Dewan Masyayikh dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Dewan Masyayikh beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Dewan Masyayikh?
A
Dewan Masyayikh pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum pesantren yang berkaitan dengan dewan masyayikh.
QApa dasar hukum Dewan Masyayikh?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pesantren terkait — Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
QApakah pengertian Dewan Masyayikh selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Dewan Masyayikh dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Dewan Masyayikh penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, penjaminan mutu, pendanaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan kelembagaan pesantren yang relevan dalam Hukum Pesantren.
QBagaimana menerapkan pengertian Dewan Masyayikh pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf DIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriKeagamaan, Wakaf & Zakat →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Dewan Masyayikh? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.