KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Direksi Perseroan

Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perseroan Terbatas

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

40 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Direksi Perseroan merupakan istilah penting dalam hukum perseroan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Direksi Perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya serta mewakili perseroan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Direksi Perseroan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Direksi Perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya serta mewakili perseroan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Direksi Perseroan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Direksi — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Direksi Perseroan dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.

Buka UU Nomor 40 Tahun 2007 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Direksi Perseroan.

Pasal 1 dan ketentuan Direksi — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Direksi Perseroan dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Direksi Perseroan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya serta mewakili perseroan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Direksi Perseroan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.