Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti merupakan istilah penting dalam hukum informasi dan transaksi elektronik. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti adalah Dokumen Elektronik yang diakui sebagai perluasan alat bukti hukum sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan.
Berikut pengertian Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti adalah Dokumen Elektronik yang diakui sebagai perluasan alat bukti hukum sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti.
Catatan penerapan — UU ITE telah diubah dua kali, terakhir dengan UU 1/2024. Penerapan ketentuan pidana tertentu juga harus memperhatikan UU 1/2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terdapat fakta yang berkaitan dengan Dokumen Elektronik yang diakui sebagai perluasan alat bukti hukum sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.