KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Fungsi Pemasyarakatan

Pidana›Pemasyarakatan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf F

Fungsi Pemasyarakatan merupakan istilah penting dalam hukum pemasyarakatan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Fungsi Pemasyarakatan merupakan istilah penting dalam hukum pemasyarakatan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Fungsi Pemasyarakatan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Fungsi Pemasyarakatan adalah istilah dalam hukum pemasyarakatan yang menjelaskan aspek mengenai sistem, fungsi, petugas, warga binaan, layanan, pembinaan, pengamanan, hak, program integrasi, dan kelembagaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan.

Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Fungsi Pemasyarakatan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Pemasyarakatan terkait: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Catatan penerapan: UU 22/2022 berstatus berlaku dan mencabut UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Fungsi Pemasyarakatan.

Pasal 1 dan ketentuan Pemasyarakatan terkait — Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Catatan penerapan — UU 22/2022 berstatus berlaku dan mencabut UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Fungsi Pemasyarakatan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat fakta yang berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Fungsi Pemasyarakatan.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.