Gelar Pahlawan Nasional merupakan istilah penting dalam hukum gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Gelar Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan negara kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan jasa luar biasa kepada bangsa dan negara sesuai persyaratan hukum.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Gelar Pahlawan Nasional serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Gelar Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan negara kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan jasa luar biasa kepada bangsa dan negara sesuai persyaratan hukum. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Gelar Pahlawan Nasional harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Catatan penerapan: UU 20/2009 berstatus berlaku dan mengatur jenis gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, Dewan Gelar, tata cara pengajuan dan penganugerahan, hak dan kewajiban, pencabutan, serta penghargaan dari negara lain.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Gelar Pahlawan Nasional.
01
Pasal 1 dan ketentuan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Catatan penerapan — UU 20/2009 berstatus berlaku dan mengatur jenis gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, Dewan Gelar, tata cara pengajuan dan penganugerahan, hak dan kewajiban, pencabutan, serta penghargaan dari negara lain.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Gelar Pahlawan Nasional dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, terdapat fakta yang berkaitan dengan gelar yang diberikan negara kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan jasa luar biasa kepada bangsa dan negara sesuai persyaratan hukum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Gelar Pahlawan Nasional. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Gelar Pahlawan Nasional dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Gelar Pahlawan Nasional?
A
Gelar Pahlawan Nasional pada pokoknya berarti gelar yang diberikan negara kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dan jasa luar biasa kepada bangsa dan negara sesuai persyaratan hukum.
QApa dasar hukum Gelar Pahlawan Nasional?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
QApakah pengertian Gelar Pahlawan Nasional selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Gelar Pahlawan Nasional dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Gelar Pahlawan Nasional penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Gelar Pahlawan NasionalHukum Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda KehormatanHukum IndonesiaPenghargaan Negara
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Gelar Pahlawan Nasional? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Gelar Pahlawan Nasional? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.