Hak atas Indikasi Geografis merupakan istilah penting dalam hukum merek dan indikasi geografis. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya masih terjaga.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Hak atas Indikasi Geografis serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya masih terjaga.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Hak atas Indikasi Geografis harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan Merek serta Indikasi Geografis terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Hak atas Indikasi Geografis dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 20/2016 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hak atas Indikasi Geografis.
01
Pasal 1 dan ketentuan Merek serta Indikasi Geografis terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Hak atas Indikasi Geografis dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 20/2016 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hak atas Indikasi Geografis dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya masih terjaga. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Hak atas Indikasi Geografis. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Hak atas Indikasi Geografis dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Hak atas Indikasi Geografis?
A
Hak atas Indikasi Geografis pada pokoknya berarti hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya masih terjaga.
QApa dasar hukum Hak atas Indikasi Geografis?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Merek serta Indikasi Geografis terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Hak atas Indikasi Geografis selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Hak atas Indikasi Geografis dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Hak atas Indikasi Geografis penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Merek dan Indikasi Geografis.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hak atas Indikasi GeografisHukum IndonesiaHukum Merek dan Indikasi Geografis
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Hak atas Indikasi Geografis? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Hak atas Indikasi Geografis? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.