KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok

Lingkungan, SDA & Energi›Sumber Daya Air

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf H

Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok merupakan istilah penting dalam hukum sumber daya air. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok merupakan istilah penting dalam hukum sumber daya air. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok adalah istilah yang digunakan dalam hukum sumber daya air untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, alokasi air, konservasi, pendayagunaan, pengusahaan, prasarana, sempadan, pengendalian daya rusak, data, pembiayaan, atau pengawasan air. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 17/2019 berstatus berlaku. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU 32/2024. PP 30/2024 menjadi aturan utama pengelolaan sumber daya air dan mencabut PP 121/2015.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok.

UU 17/2019 berstatus berlaku. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU 32/2024. PP 30/2024 menjadi aturan utama pengelolaan sumber daya air dan mencabut PP 121/2015.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Hak Guna Air untuk Kebutuhan Pokok. Untuk menilai penerapannya dalam Sumber Daya Air, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.