Ketentuan hapusnya HGB — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Hapusnya Hak Guna Bangunan merupakan istilah penting dalam hukum agraria. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Hapusnya Hak Guna Bangunan merupakan istilah penting dalam hukum agraria. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Hapusnya Hak Guna Bangunan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Hapusnya Hak Guna Bangunan adalah berakhirnya hak guna bangunan karena jangka waktu, penghentian, pelepasan, pencabutan, penelantaran, musnahnya tanah, atau sebab lain yang ditentukan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 5/1960 menjadi fondasi hukum agraria nasional. Penerapan hak atas tanah harus dibaca bersama peraturan pertanahan yang lebih baru dan putusan pengadilan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat fakta yang menunjukkan berakhirnya hak guna bangunan karena jangka waktu, penghentian, pelepasan, pencabutan, penelantaran, musnahnya tanah, atau sebab lain yang ditentukan hukum. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Hapusnya Hak Guna Bangunan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Hapusnya Hak Guna Bangunan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Hapusnya Hak Guna Bangunan beserta jawaban ringkasnya.
Hapusnya Hak Guna Bangunan pada pokoknya berarti berakhirnya hak guna bangunan karena jangka waktu, penghentian, pelepasan, pencabutan, penelantaran, musnahnya tanah, atau sebab lain yang ditentukan hukum.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan hapusnya HGB — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Hapusnya Hak Guna Bangunan dalam konteks UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Tanah dan Agraria.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Hapusnya Hak Guna Bangunan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.