Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Kapal Perikanan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kapal Perikanan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah pengelolaan, perizinan, nelayan, pengawasan, pengadilan, penyidikan, data, atau pungutan perikanan yang berkaitan dengan kapal Perikanan.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kapal Perikanan.
Catatan penerapan — UU 31/2004 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain dengan UU 45/2009 serta UU 6/2023. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan, usaha, data, pungutan, pemberdayaan, pengawasan, peradilan, dan penegakan hukum perikanan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kapal Perikanan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan kapal Perikanan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Kapal Perikanan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Kapal Perikanan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Kapal Perikanan beserta jawaban ringkasnya.
Kapal Perikanan pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perikanan yang berkaitan dengan kapal Perikanan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perikanan terkait — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Kapal Perikanan dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah pengelolaan, perizinan, nelayan, pengawasan, pengadilan, penyidikan, data, atau pungutan perikanan yang relevan dalam Hukum Perikanan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kapal Perikanan? Sampaikan di sini.