Pelabuhan merupakan istilah penting dalam hukum pelayaran. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan untuk kapal, penumpang, dan barang.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pelabuhan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan untuk kapal, penumpang, dan barang.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pelabuhan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelabuhan.
01
Pasal 1 dan ketentuan Pelayaran terkait — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Catatan penerapan — UU Pelayaran telah mengalami perubahan, termasuk perubahan ketiga melalui UU 66/2024 yang mengatur antara lain angkutan laut nasional, kepelabuhanan, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, lingkungan maritim, dan pengawasan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
2 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelabuhan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, terdapat fakta yang berkaitan dengan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan untuk kapal, penumpang, dan barang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, izin, standar, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pelabuhan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pelabuhan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pelabuhan?
A
Pelabuhan pada pokoknya berarti tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan untuk kapal, penumpang, dan barang.
QApa dasar hukum Pelabuhan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pelayaran terkait — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
QApakah pengertian Pelabuhan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pelabuhan dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024; peraturan pelaksana atau peraturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
QMengapa Pelabuhan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban, standar, atau kewenangan yang relevan dalam Hukum Pelayaran.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum PelayaranPelabuhanTransportasi Laut
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelabuhan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelabuhan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.