Kartu Identitas Anak merupakan istilah penting dalam hukum administrasi kependudukan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Kartu Identitas Anak adalah istilah dalam hukum administrasi kependudukan yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau layanan yang berkaitan dengan kartu identitas anak.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Kartu Identitas Anak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kartu Identitas Anak adalah istilah dalam hukum administrasi kependudukan yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau layanan yang berkaitan dengan kartu identitas anak. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Kartu Identitas Anak harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan Administrasi Kependudukan terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kartu Identitas Anak.
01
Pasal 1 dan ketentuan Administrasi Kependudukan terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Catatan penerapan — UU 23/2006 berstatus berlaku dan diubah dengan UU 24/2013. Pengaturannya mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, SIAK, serta pelindungan data penduduk.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kartu Identitas Anak dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, terdapat fakta yang berkaitan dengan istilah dalam hukum administrasi kependudukan yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau layanan yang berkaitan dengan kartu identitas anak. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Kartu Identitas Anak. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kartu Identitas Anak dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Kartu Identitas Anak?
A
Kartu Identitas Anak pada pokoknya berarti istilah dalam hukum administrasi kependudukan yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau layanan yang berkaitan dengan kartu identitas anak.
QApa dasar hukum Kartu Identitas Anak?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Administrasi Kependudukan terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
QApakah pengertian Kartu Identitas Anak selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Kartu Identitas Anak dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Kartu Identitas Anak penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami status, dokumen, proses, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau layanan yang relevan dalam Hukum Administrasi Kependudukan.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Administrasi KependudukanHukum Administrasi KependudukanHukum IndonesiaKartu Identitas Anak
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kartu Identitas Anak? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kartu Identitas Anak? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.