KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Acara & Peradilan›Kekuasaan Kehakiman

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

40 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan istilah penting dalam hukum acara dan peradilan. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman adalah prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kemandirian Kekuasaan Kehakiman serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman adalah prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 3 — Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: JDIH BPK mencatat UU 48/2009 berstatus berlaku; beberapa norma pernah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Buka UU Nomor 48 Tahun 2009 →Baca Pasal 3 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 — Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

JDIH BPK mencatat UU 48/2009 berstatus berlaku; beberapa norma pernah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat fakta yang menunjukkan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.