K
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Ketua Mahkamah Agung

Acara & Peradilan›Mahkamah Agung

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

120 ViewsHuruf K
Ketua Mahkamah Agung
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →

Ketua Mahkamah Agung merupakan istilah penting dalam hukum mahkamah agung. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Ketua Mahkamah Agung adalah istilah dalam hukum mahkamah agung yang menjelaskan aspek mengenai kelembagaan Mahkamah Agung, hakim agung, kepaniteraan, kasasi, peninjauan kembali, sengketa kewenangan, pengujian peraturan, pengawasan, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan ketua mahkamah agung.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Ketua Mahkamah Agung serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung adalah istilah dalam hukum mahkamah agung yang menjelaskan aspek mengenai kelembagaan Mahkamah Agung, hakim agung, kepaniteraan, kasasi, peninjauan kembali, sengketa kewenangan, pengujian peraturan, pengawasan, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan ketua mahkamah agung. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ketua Mahkamah Agung dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, terdapat fakta yang berkaitan dengan ketua mahkamah agung. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Ketua Mahkamah Agung. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.

Yang Bukan Termasuk PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Akibat Hukum PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Hak dan Kewajiban PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Putusan / Yurisprudensi PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM

Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Istilah Terkait PREMIUM

Istilah dan artikel terkait tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Sumber Hukum Resmi

Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.

01

Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009: Sumber Resmi

FAQ Hukum Praktis + PREMIUM

Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Ketua Mahkamah Agung dapat dibaca semua pengunjung.

QApa yang dimaksud dengan Ketua Mahkamah Agung?
A

Ketua Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum mahkamah agung yang berkaitan dengan ketua mahkamah agung.

QApa dasar hukum Ketua Mahkamah Agung?
A

Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan kelembagaan dan kewenangan Mahkamah Agung terkait — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

QApakah pengertian Ketua Mahkamah Agung selalu sama dalam semua peraturan?
A

Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Ketua Mahkamah Agung dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.

QMengapa Ketua Mahkamah Agung penting dipahami?
A

Istilah ini membantu memahami kelembagaan Mahkamah Agung, hakim agung, kepaniteraan, kasasi, peninjauan kembali, sengketa kewenangan, pengujian peraturan, pengawasan, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam Hukum Mahkamah Agung.

1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Premium

Riwayat Pembaruan

  • 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.

Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum

Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya
Lihat semua →
📚
INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriAcara & Peradilan →
Tags
Hukum IndonesiaHukum Mahkamah AgungKetua Mahkamah AgungMahkamah Agung.

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Ketua Mahkamah Agung? Sampaikan di sini.

Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.

Jangan Berhenti di Definisi

Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.

Mulai Riset Premium Rp149.000/Seumur Hidup Lihat Semua Fitur