KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT

Pidana›Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf K

Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT merupakan istilah penting dalam hukum penghapusan kdrt. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT merupakan istilah penting dalam hukum penghapusan kdrt. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT adalah istilah dalam hukum penghapusan kdrt yang menjelaskan aspek mengenai bentuk kekerasan, lingkup rumah tangga, korban, pelindungan, pelayanan, pemulihan, pelaporan, dan penegakan hukum KDRT yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat terhadap kdrt.

Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Catatan penerapan: UU 23/2004 berstatus berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT.

Pasal 1 dan ketentuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Catatan penerapan — UU 23/2004 berstatus berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat fakta yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat terhadap kdrt. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Kewajiban Masyarakat terhadap KDRT.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.