KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Komunikasi kepada Publik

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf K

Komunikasi kepada Publik merupakan istilah penting dalam hukum hak cipta. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Komunikasi kepada Publik merupakan istilah penting dalam hukum hak cipta. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Komunikasi kepada Publik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Komunikasi kepada Publik adalah pentransmisian ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lain agar dapat diterima oleh publik di tempat dan waktu pilihannya.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk penerapan pada perkara, permohonan, layanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Komunikasi kepada Publik harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Hak Cipta terkait — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Komunikasi kepada Publik dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 28/2014 berstatus berlaku; penerapan ketentuan tertentu juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pelaksana yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Komunikasi kepada Publik.

Pasal 1 dan ketentuan Hak Cipta terkait — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Komunikasi kepada Publik dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 28/2014 berstatus berlaku; penerapan ketentuan tertentu juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pelaksana yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Komunikasi kepada Publik dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat fakta yang berkaitan dengan pentransmisian ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lain agar dapat diterima oleh publik di tempat dan waktu pilihannya. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Komunikasi kepada Publik.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.