Ketentuan penyelesaian laporan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Konsiliasi Ombudsman dalam entri Kamus Hukum ini.
K
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Konsiliasi Ombudsman
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Ombudsman Republik Indonesia
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pengertian Singkat
Konsiliasi Ombudsman merupakan istilah penting dalam hukum administrasi. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Konsiliasi Ombudsman serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Konsiliasi Ombudsman adalah upaya penyelesaian laporan melalui perantaraan Ombudsman dengan membantu para pihak merumuskan penyelesaian.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Konsiliasi Ombudsman.
Catatan penerapan
JDIH BPK mencatat UU 37/2008 berstatus berlaku; penerapan beberapa ketentuan juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Konsiliasi Ombudsman dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan upaya penyelesaian laporan melalui perantaraan Ombudsman dengan membantu para pihak merumuskan penyelesaian. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Konsiliasi Ombudsman.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Putusan / Yurisprudensi PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Konsiliasi Ombudsman dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708/uu-no-37-tahun-2008
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Konsiliasi Ombudsman beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Konsiliasi Ombudsman?
A
Konsiliasi Ombudsman pada pokoknya berarti upaya penyelesaian laporan melalui perantaraan Ombudsman dengan membantu para pihak merumuskan penyelesaian.
QApa dasar hukum Konsiliasi Ombudsman?
A
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan penyelesaian laporan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
QApakah pengertian Konsiliasi Ombudsman selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Konsiliasi Ombudsman dalam konteks UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
QMengapa Konsiliasi Ombudsman penting dipahami?
A
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Ombudsman.
QBagaimana menggunakan pengertian Konsiliasi Ombudsman pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Konsiliasi Ombudsman? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.