KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Ajudikasi Khusus Ombudsman

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Ombudsman Republik Indonesia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

32 ViewsHuruf A

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Ajudikasi Khusus Ombudsman merupakan istilah penting dalam hukum administrasi. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Ajudikasi Khusus Ombudsman adalah mekanisme khusus penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam pelayanan publik yang dapat dilaksanakan Ombudsman sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Ajudikasi Khusus Ombudsman serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Ajudikasi Khusus Ombudsman adalah mekanisme khusus penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam pelayanan publik yang dapat dilaksanakan Ombudsman sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Ajudikasi Khusus Ombudsman harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan kewenangan Ombudsman — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Ajudikasi Khusus Ombudsman dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: JDIH BPK mencatat UU 37/2008 berstatus berlaku; penerapan beberapa ketentuan juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Ajudikasi Khusus Ombudsman.

Ketentuan kewenangan Ombudsman — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Ajudikasi Khusus Ombudsman dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

JDIH BPK mencatat UU 37/2008 berstatus berlaku; penerapan beberapa ketentuan juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ajudikasi Khusus Ombudsman dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan mekanisme khusus penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam pelayanan publik yang dapat dilaksanakan Ombudsman sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Ajudikasi Khusus Ombudsman. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.