KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

KTP ART Ditahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

140 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

KTP ART Ditahan merupakan masalah hukum praktis dalam bidang pekerja rumah tangga & pengasuhan. KTP ART ditahan adalah tindakan pemberi kerja atau pihak lain menguasai KTP pekerja rumah tangga dan tidak mengembalikannya ketika diminta.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

KTP ART ditahan adalah tindakan pemberi kerja atau pihak lain menguasai KTP pekerja rumah tangga dan tidak mengembalikannya ketika diminta.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian KTP ART Ditahan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

KTP merupakan dokumen identitas pribadi dan penahanan dokumen tidak seharusnya digunakan sebagai cara membatasi kebebasan pekerja. Jika salinan diperlukan untuk administrasi, kebutuhan tersebut berbeda dari menguasai dokumen asli secara terus-menerus.

Pengertian Menurut Peraturan

KTP ART Ditahan tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan KTP ART Ditahan.

UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan KTP ART Ditahan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Pemberi kerja meminta KTP asli saat ART mulai bekerja lalu menolak mengembalikannya agar pekerja tidak berhenti. Pekerja berhak meminta dokumen identitasnya kembali.