KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Lembaga Konservasi

Lingkungan, SDA & Energi›Konservasi SDA Hayati & Ekosistem

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf L

Lembaga Konservasi merupakan istilah penting dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Lembaga Konservasi merupakan istilah penting dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Lembaga Konservasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Lembaga Konservasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan zonasi kawasan, pengelolaan, kemitraan, jasa lingkungan, pariwisata alam, habitat, satwa liar, lembaga konservasi, perdagangan spesimen, CITES, atau pendanaan konservasi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Lembaga Konservasi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 32/2024 memperbarui rezim konservasi. PP 28/2011 jo. PP 108/2015 tetap menjadi dasar pengelolaan KSA dan KPA, dengan perkembangan jasa lingkungan melalui regulasi Kementerian Kehutanan.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lembaga Konservasi.

UU 32/2024 memperbarui rezim konservasi. PP 28/2011 jo. PP 108/2015 tetap menjadi dasar pengelolaan KSA dan KPA, dengan perkembangan jasa lingkungan melalui regulasi Kementerian Kehutanan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lembaga Konservasi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Lembaga Konservasi. Untuk menilai penerapannya dalam Konservasi SDA Hayati & Ekosistem, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.