KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2 ViewsHuruf L

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah serta berkegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah serta berkegiatan menangani perlindungan konsumen. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.