Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Nafkah merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Nafkah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
pemenuhan kebutuhan hidup yang menjadi kewajiban berdasarkan hubungan keluarga atau putusan pengadilan, sesuai hukum yang berlaku bagi para pihak.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Nafkah.
Rujukan utama untuk perkawinan adalah UU 1/1974 sebagaimana diubah dengan UU 16/2019. Untuk waris, wasiat, hibah, nafkah, dan pengasuhan anak, penerapannya dapat bergantung pada sistem hukum, agama, forum peradilan, hubungan keluarga, serta fakta konkret.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Nafkah dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Nafkah. Untuk menilai apakah istilah Nafkah tepat digunakan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks Perkawinan & Keluarga. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Nafkah dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 1/1974: https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406
Sumber resmi — UU 16/2019: https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Nafkah beserta jawaban ringkasnya.
pemenuhan kebutuhan hidup yang menjadi kewajiban berdasarkan hubungan keluarga atau putusan pengadilan, sesuai hukum yang berlaku bagi para pihak.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan keluarga dan kewarisan yang berlaku. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks, fakta, dan perkembangan hukum yang berlaku.
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat bergantung pada bidang hukum, jenis perkara, hubungan para pihak, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, hukum yang berlaku, dan bila diperlukan pendampingan profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Nafkah? Sampaikan di sini.