KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pakan Ikan

Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

1 ViewsHuruf P

Pakan Ikan merupakan istilah penting dalam hukum perikanan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi

Berikut pengertian Pakan Ikan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pakan Ikan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perikanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan penangkapan terukur, kuota, kapal, perizinan, hasil tangkapan, mutu, pengolahan, budidaya, kesehatan ikan, konservasi, pengawasan, atau penerimaan negara perikanan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pakan Ikan.

UU Perikanan berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. PP 11/2023 mengatur penangkapan ikan terukur berbasis zona dan kuota.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pakan Ikan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Pakan Ikan. Untuk menilai penerapannya dalam Perikanan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pakan Ikan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi — UU 31/2004: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004

Sumber resmi — PP 11/2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/244907/pp

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pakan Ikan beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan Pakan Ikan?

QApa dasar hukum Pakan Ikan?

Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.

QKapan Pakan Ikan menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Perikanan.

QApa yang perlu diperiksa terkait Pakan Ikan?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, dan perkembangan hukum terbaru.

QApakah contoh Pakan Ikan merupakan nasihat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

P-18 dalam Proses Penuntutan›P2K3›Pabrik Barang Kena Cukai›Pacta Sunt Servanda›Padat Karya Tunai Desa›Pagar Pengaman Jalan›

Jelajahi KategoriLingkungan, SDA & Energi →

Tags

Hukum IndonesiaLingkungan, SDA & EnergiPakan IkanPerikanan

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pakan Ikan? Sampaikan di sini.