KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Aparatur Sipil Negara

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf P

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama merupakan istilah penting dalam hukum aparatur sipil negara. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Pengertian Singkat

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama merupakan istilah penting dalam hukum aparatur sipil negara. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan sistem merit, manajemen pegawai, jabatan, kebutuhan pegawai, talenta, kinerja, penghargaan, kesejahteraan, pelindungan, organisasi profesi, dan sistem informasi ASN.

Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Catatan status: UU 20/2023 berstatus berlaku dan mencabut UU 5/2014.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama.

Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Catatan status — UU 20/2023 berstatus berlaku dan mencabut UU 5/2014.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat fakta yang berkaitan dengan pejabat pimpinan tinggi utama. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.