Pelaporan Hasil Tangkapan merupakan istilah penting dalam hukum perikanan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Pelaporan Hasil Tangkapan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perikanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan penangkapan terukur, kuota, kapal, perizinan, hasil tangkapan, mutu, pengolahan, budidaya, kesehatanikan, konservasi, pengawasan, atau penerimaan negara perikanan.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pelaporan Hasil Tangkapan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pelaporan Hasil Tangkapan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perikanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan penangkapan terukur, kuota, kapal, perizinan, hasil tangkapan, mutu, pengolahan, budidaya, kesehatanikan, konservasi, pengawasan, atau penerimaan negara perikanan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pelaporan Hasil Tangkapan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
UU Perikanan berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. PP 11/2023 mengatur penangkapan ikan terukur berbasis zona dan kuota.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelaporan Hasil Tangkapan.
01
UU Perikanan berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah. PP 11/2023 mengatur penangkapan ikan terukur berbasis zona dan kuota.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelaporan Hasil Tangkapan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Rina menerima atau menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan “Pelaporan Hasil Tangkapan” kepada pihak yang berwenang. Isi, waktu penyampaian, identitas pengirim dan penerima, serta bukti penerimaan disimpan karena dapat menentukan apakah kewajiban informasi atau prosedur telah dipenuhi sesuai aturan.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pelaporan Hasil Tangkapan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pelaporan Hasil Tangkapan?
A
Pelaporan Hasil Tangkapan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perikanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan penangkapan terukur, kuota, kapal, perizinan, hasil tangkapan, mutu, pengolahan, budidaya, kesehatan ikan, konservasi, pengawasan, atau penerimaan negara perikanan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.
QApa dasar hukum Pelaporan Hasil Tangkapan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
QKapan Pelaporan Hasil Tangkapan menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Perikanan.
QApa yang perlu diperiksa terkait Pelaporan Hasil Tangkapan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, dan perkembangan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaLingkungan, SDA & EnergiPelaporan Hasil TangkapanPerikanan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelaporan Hasil Tangkapan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelaporan Hasil Tangkapan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.