Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pembinaan Kesejahteraan Sosial merupakan istilah penting dalam hukum kesejahteraan sosial. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Pembinaan Kesejahteraan Sosial merupakan istilah penting dalam hukum kesejahteraan sosial. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Berikut pengertian Pembinaan Kesejahteraan Sosial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pembinaan Kesejahteraan Sosial adalah istilah dalam hukum kesejahteraan sosial yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, kemiskinan, sumber daya, lembaga sosial, akreditasi, pelayanan, bantuan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.
Catatan status — UU 11/2009 berstatus berlaku; sebagian ketentuan pekerja sosial profesional dicabut/diubah oleh UU 14/2019.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, terdapat fakta yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan sosial. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Pembinaan Kesejahteraan Sosial dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pembinaan Kesejahteraan Sosial beserta jawaban ringkasnya.
Pembinaan Kesejahteraan Sosial merupakan istilah dalam hukum kesejahteraan sosial yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
Istilah ini membantu memahami penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, kemiskinan, sumber daya, lembaga sosial, akreditasi, pelayanan, bantuan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara lebih terstruktur.
Cocokkan pengertian dengan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret. Entri Kamus Hukum tidak menggantikan nasihat hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pembinaan Kesejahteraan Sosial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.