KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemutusan Listrik Penghuni Kos

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

140 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pemutusan Listrik Penghuni Kos merupakan masalah hukum praktis dalam bidang kos & kontrakan. Pemutusan listrik penghuni kos adalah penghentian akses listrik pada kamar atau tempat tinggal sewaan oleh pemilik atau pengelola kos.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pemutusan listrik penghuni kos adalah penghentian akses listrik pada kamar atau tempat tinggal sewaan oleh pemilik atau pengelola kos.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemutusan Listrik Penghuni Kos serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tindakan ini perlu dinilai dari isi perjanjian sewa, kewajiban pembayaran, alasan pemutusan, pemberitahuan, dan apakah pemutusan digunakan sebagai cara memaksa penghuni keluar tanpa proses yang wajar. Jika listrik berasal dari pelanggan PLN yang sama, aturan ketenagalistrikan dan hubungan kontraktual juga perlu diperhatikan.

Pengertian Menurut Peraturan

Pemutusan Listrik Penghuni Kos tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2011 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemutusan Listrik Penghuni Kos.

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemutusan Listrik Penghuni Kos dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Penghuni terlambat membayar sewa tiga hari lalu pemilik langsung memutus listrik kamar tanpa pemberitahuan, padahal perjanjian tidak mengatur tindakan tersebut.