Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Penangkalan Keimigrasian merupakan istilah penting dalam hukum keimigrasian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Penangkalan Keimigrasian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penangkalan Keimigrasian adalah larangan terhadap Orang Asing tertentu untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan kewenangan dan alasan yang ditentukan hukum.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Untuk penerapan pada perkara, permohonan, layanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penangkalan Keimigrasian.
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Penangkalan Keimigrasian dalam entri Kamus Hukum ini.
UU Keimigrasian telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 63/2024; penerapan ketentuan pidana tertentu juga perlu dibaca bersama KUHP Nasional.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penangkalan Keimigrasian dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, terdapat fakta yang berkaitan dengan larangan terhadap Orang Asing tertentu untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan kewenangan dan alasan yang ditentukan hukum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penangkalan Keimigrasian.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Penangkalan Keimigrasian dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024: https://peraturan.bpk.go.id/Details/304897/uu-no-63-tahun-2024
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Penangkalan Keimigrasian beserta jawaban ringkasnya.
Penangkalan Keimigrasian pada pokoknya berarti larangan terhadap Orang Asing tertentu untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan kewenangan dan alasan yang ditentukan hukum.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan keimigrasian terkait — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Penangkalan Keimigrasian dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Keimigrasian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penangkalan Keimigrasian? Sampaikan di sini.