Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan istilah penting dalam hukum perlindungan anak. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum perlindungan anak untuk membahas aspek yang berkaitan dengan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan, perlindungan khusus, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengawasan, dan kelembagaan perlindungan anak.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum perlindungan anak untuk membahas aspek yang berkaitan dengan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan, perlindungan khusus, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengawasan, dan kelembagaan perlindungan anak. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
01
Pasal 1 dan ketentuan Perlindungan Anak terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Catatan status — Rezim Perlindungan Anak tetap berlaku; ketentuan pidana tertentu dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 telah dicabut oleh UU 1/2023.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terdapat fakta yang berhubungan dengan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
A
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perlindungan anak yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
QApakah pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
QMengapa Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami hak anak, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan, perlindungan khusus, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengawasan, dan kelembagaan perlindungan anak yang relevan dalam Hukum Perlindungan Anak.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Perlindungan AnakPengawasan Penyelenggaraan Perlindungan AnakPerlindungan Anak
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.